Fenomena penyebaran informasi palsu terkait pengecekan bantuan sosial (bansos) secara online kembali meningkat. Berbagai tautan mencurigakan beredar luas di media sosial dengan klaim dapat digunakan untuk mengecek status penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Tautan tersebut umumnya dikemas menyerupai situs resmi pemerintah sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Padahal, informasi tersebut dipastikan tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks yang berpotensi merugikan.
Sejumlah modus yang digunakan pelaku di antaranya menyebarkan link palsu yang mengarahkan pengguna ke halaman tertentu untuk mengisi data pribadi. Data yang diminta biasanya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), hingga informasi sensitif lainnya. Tidak sedikit pula pesan berantai yang disebarkan melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp atau platform media sosial seperti Facebook dan Telegram.
Tujuan utama dari praktik ini adalah untuk mencuri data pribadi korban yang kemudian dapat disalahgunakan, termasuk untuk penipuan finansial. Dalam beberapa kasus, korban bahkan bisa mengalami kerugian materi akibat akses ilegal terhadap akun atau informasi keuangan mereka.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa verifikasi. Untuk memastikan status penerima bansos, masyarakat disarankan hanya menggunakan kanal resmi milik Kementerian Sosial, seperti situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi resmi “Cek Bansos”.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang dibagikan oleh pihak tidak dikenal, serta tidak memberikan data pribadi di situs yang tidak jelas keasliannya.
Dengan semakin berkembangnya modus penipuan digital, kewaspadaan menjadi kunci utama agar tidak terjebak dalam praktik kejahatan siber yang merugikan.
Ditulis oleh: syid