Berita Nasional // Pemerintah memastikan akan menugaskan aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memperkuat operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan setiap koperasi akan mendapat dukungan 2–3 ASN PPPK. Penugasan ini dilakukan agar Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif sebagai instrumen pemerintah dalam distribusi pangan dan pelayanan masyarakat.
“Dari Menpan RB yang akan memperbantukan teknis dan PPPK dua atau tiga orang per koperasi. Tentu dari kabupaten ditempatkan yang terdekat dengan Kopdes,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/25).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menambahkan pemerintah masih menyusun skema detail penugasan ASN PPPK.
“Kemenpan RB sedang memetakan apakah perlu menambah PPPK untuk Kopdes Merah Putih. Saat ini pemerintah memiliki 250 ribu PPPK,” kata Rini di Denpasar, Bali, Jumat (8/8), dikutip dari Antara.
Jika setiap koperasi desa/kelurahan mendapat 2–3 ASN PPPK, maka kebutuhan tenaga bisa mencapai 243.441 orang. Saat ini terdapat 81.147 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
“Untuk sementara pemerintah memanfaatkan PPPK yang ada. Jika dibutuhkan tambahan, maka akan direkrut PPPK paruh waktu,” jelas Rini.
Zulhas menegaskan bahwa persiapan Kopdes Merah Putih terus dipercepat dengan pemantauan harian. Pemerintah menargetkan 15 ribu Kopdes Merah Putih bisa beroperasi dalam waktu dekat.
“Kopdes kelurahan ini penting sekali sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, menjalankan operasi pasar, sekaligus memotong rantai pasokan yang panjang, serta meminimalisir praktik rentenir,” pungkasnya.