Jakarta, Luhah.com // Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memimpin rapat koordinasi daring bersama para Kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia pada Rabu (19/11/2025) dan menginstruksikan penguatan pendataan sosial siswa serta pembangunan ruang pengaduan aman di setiap sekolah untuk melindungi siswa rentan.
Gus Ipul menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras para kepala sekolah dalam mengelola pendidikan bagi siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan kondisi kerentanan. Ia menilai dunia pendidikan membutuhkan keseriusan untuk menghadapi setiap tantangan dengan solusi konkret.
“Kita mengelola lembaga pendidikan yang dinamis dengan siswa-siswa istimewa. Tentu banyak tantangan, dan kita harus menemukan solusinya,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul meminta setiap sekolah memperkuat pendataan profil sosial siswa, termasuk penyandang disabilitas, yatim, korban kekerasan, kondisi broken home, serta siswa yang mengalami learning loss atau kesulitan belajar. Data akurat akan membuka jalan bagi program pendampingan yang sesuai kebutuhan masing-masing siswa.
Ia mencontohkan kisah Nazril, siswa SRMA 13 Bekasi, yang berhasil meningkatkan kemampuan membaca melalui dukungan guru dan teman satu asrama hingga meraih peringkat tiga di kelas.
“Ini contoh kekuatan pendampingan. Kita harus memahami kelemahan dan keunggulan siswa untuk memberikan layanan terbaik,” ucapnya.
Gus Ipul menekankan perlunya intervensi berdasarkan asesmen kerentanan untuk siswa yang mengalami penutupan diri, ledakan emosi, tangis berulang, kesulitan belajar ekstrem, atau kekerasan. Ia meminta sekolah merujuk kasus berat ke Sentra Kemensos agar siswa memperoleh rehabilitasi intensif dan kembali mengikuti sekolah dengan kondisi lebih baik.
“Sekolah Rakyat tidak akan mengeluarkan siswa. Kita wajib mencarikan solusi,” tegasnya.
Gus Ipul juga menginstruksikan seluruh sekolah untuk membangun ruang pengaduan aman bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan melalui kotak aspirasi, konsultasi rutin, atau hotline khusus.
“Kita harus membangun budaya terbuka, aman, dan saling percaya,” katanya.
Ia menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjaga soliditas lembaga.
Selain itu, Gus Ipul memastikan pemerintah terus memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, termasuk penyelesaian regulasi tunjangan kinerja (tukin) bagi kepala sekolah dan guru. Ia menegaskan komitmen untuk memperjuangkan hak tenaga pendidikan tanpa praktik korupsi atau pungli.
“Hak guru harus sampai kepada guru. Selama itu hak, kita cari jalan terbaik,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar Presiden Prabowo dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah menyiapkan hilirisasi lulusan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan kementerian terkait. “Sekolah Rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan. Lulusannya harus menjadi agen perubahan,” pungkasnya. (Fh)