Sungai Penuh, Luhah.com // Pemerintah Kota Sungai Penuh tancap gas memperkuat kemandirian fiskal daerah. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Pemkot menggelar Kajian Optimalisasi Penerimaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai langkah nyata mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Senin (29/12/2025).
Pemkot Sungai Penuh mengarahkan kajian ini untuk menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara lebih maksimal, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah menempatkan PAD sebagai instrumen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada dana pusat.
Balitbangda Kota Sungai Penuh mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. DPRD Kota Sungai Penuh, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, para camat, serta tokoh masyarakat hadir dan berkontribusi langsung dalam diskusi serta perumusan strategi peningkatan penerimaan daerah.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, menegaskan bahwa PAD menjadi pilar utama kemandirian daerah. Ia menilai PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal demi kepentingan masyarakat.
“Melalui kajian ini, kita mengevaluasi kinerja penerimaan daerah, merumuskan strategi optimalisasi pajak dan retribusi, memperkuat kinerja BUMD, serta mendorong inovasi pelayanan publik yang mudah, transparan, dan berkeadilan,” ujar Alfin.
Alfin juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pendapatan daerah. Pemkot Sungai Penuh mendorong penerapan sistem yang akuntabel dan transparan, sekaligus mempercepat digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi agar layanan semakin efektif dan efisien.
Selain itu, Pemkot Sungai Penuh memfokuskan pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis UMKM, sektor pariwisata, dan sektor unggulan daerah lainnya. Pemerintah menargetkan sektor-sektor tersebut mampu memperluas basis pajak sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pemkot Sungai Penuh juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor ini menjadi kunci dalam membangun sistem penerimaan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik. (***)