Sungai Penuh — Publik mulai geram terhadap sikap Pemerintah Kota dan DPRD yang dinilai terlalu sering menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan parkir dan pedagang.
Rangkaian rapat yang berlangsung berulang kali itu memicu keterlambatan penarikan retribusi parkir hingga hampir dua bulan. Warga menilai pembahasan yang terlalu lama justru merugikan masyarakat dan menghambat pemasukan daerah.
Sejumlah warga menyebut pemerintah dan DPRD seharusnya segera mengambil keputusan agar pengelolaan parkir kembali berjalan normal.“Jangan hanya rapat terus. Masyarakat butuh kepastian karena parkir ini menyangkut pendapatan daerah dan aktivitas pedagang,” ujar salah seorang warga.
Kondisi tersebut juga memunculkan kekhawatiran terhadap potensi hilangnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Banyak pihak menilai keterlambatan penarikan retribusi akan berdampak langsung terhadap keuangan daerah.
Selain itu, para masyarakat mengaku kebingungan karena aturan parkir belum berjalan jelas di lapangan. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan polemik tersebut tanpa terus memperpanjang pembahasan.
Publik meminta Pemerintah Kota dan DPRD segera fokus mencari solusi konkret, bukan sekadar menggelar RDP berulang kali. Warga berharap penataan parkir dan pedagang dapat berjalan tertib sehingga aktivitas ekonomi kembali normal.