Berita, Luhah.com – Pegawai honorer yang lolos seleksi PPPK Paruh Waktu 2025 kini resmi diakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah proses verifikasi di sistem Mola BKN selesai dan Surat Keputusan (SK) diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Keputusan ini diteken oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini pada 13 Januari 2025.
SK tersebut memuat identitas peserta, nomor induk (NI), masa kontrak, gaji dasar, tunjangan (jika ada), dan status sebagai ASN paruh waktu.
Berdasarkan regulasi dan informasi resmi, pegawai PPPK paruh waktu memiliki hak-hak berikut:
- Gaji dasar minimal setara penghasilan terakhir sebagai honorer atau sesuai UMP/UMK 2025
- Tunjangan terbatas, seperti THR, tunjangan kerja/transportasi
- Perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Pengakuan status ASN, meski kerja paruh waktu
- Potensi SK digunakan sebagai jaminan kredit, tergantung lembaga keuangan
Namun, mereka tidak memperoleh tunjangan keluarga, kinerja, atau jabatan sebagaimana PPPK penuh waktu.
- Akses portal monitoring-siasn.bkn.go.id
- Masuk ke menu Cek Layanan > Penetapan NIP/NI PPPK
- Masukkan nomor peserta dan kode captcha
- Bila muncul “Selamat! SK berhasil dibuat!” → SK sudah terbit
Jika masih tertulis “Menunggu tanda tangan SK” atau “Proses pembuatan SK”, artinya SK belum final
| Aspek | PPPK Paruh Waktu | PPPK Penuh Waktu |
| Jam kerja | Di bawah 40 jam/minggu | Minimal 40 jam/minggu |
| Tunjangan | Terbatas | Lengkap (keluarga, kinerja, jabatan) |
| Hak kredit | Selektif tergantung bank | Lebih luas diterima |
Dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, honorer yang lolos PPPK Paruh Waktu memperoleh pengakuan sebagai ASN dan hak dasar yang menyertainya. Meski haknya belum setara penuh, SK ini membawa kepastian hukum dan perlindungan sosial lebih jelas bagi tenaga honorer.(HR)