Sungai Penuh – Isu Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam waktu dekat dilkabarkan akan melakukan mutasi dan demosi terhadap sejumlah pejabat daerah semakin menguat. Informasi tersebut mulai berkembang di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah disebut tengah menyiapkan penyegaran birokrasi melalui perombakan jabatan di level eselon II, III dan IV. Langkah itu bertujuan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Isu perombakan jabatan bukan hal baru di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Pada awal tahun 2026, pemerintah kota melantik dan mengukuhkan sebanyak 144 pejabat dalam agenda penyegaran birokrasi.
Selain mutasi, pemerintah kota juga dikabarkan akan menurunkan jabatan sejumlah pejabat yang dinilai tidak maksimal menjalankan tugas. Evaluasi kinerja menjadi salah satu dasar penataan jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Pernyataan tersebut pernah muncul dalam agenda pelantikan pejabat beberapa waktu lalu.
Restrukturisasi OPD dan penggabungan sejumlah dinas juga mempengaruhi perubahan komposisi jabatan di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Dalam perombakan sebelumnya, lima pejabat kehilangan jabatan setelah pemerintah kota melakukan merger OPD.
Hingga kini, Pemerintah Kota Sungai Penuh belum menyampaikan jadwal resmi maupun daftar nama pejabat yang akan mengalami mutasi dan demosi. Meski demikian, isu tersebut terus berkembang dan menjadi pembahasan hangat di lingkungan birokrasi serta masyarakat.
Masyarakat kini menunggu langkah resmi pemerintah daerah terkait arah kebijakan penyegaran birokrasi yang akan mempengaruhi efektivitas pelayanan dan jalannya pemerintahan ke depan. (Medio)