Jakarta, Luhah.com – Kementerian Sosial membongkar polemik seputar desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos). Bersama Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti, Kemensos mengulas cara menentukan desil sekaligus langkah pemerintah memperbaiki data penerima bansos.
Pembahasan itu mengemuka dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Forum tersebut mengulas mekanisme penentuan desil, keterbatasan metode, kualitas data, hingga langkah perbaikan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos Andy Kurniawan menjelaskan pemerintah membutuhkan desil karena program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Sembako memiliki sasaran tertentu.
Andy menjelaskan pemerintah harus menentukan prioritas ketika jumlah warga yang membutuhkan bantuan melebihi kemampuan anggaran. Pemerintah kemudian menyusun peringkat berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan kelompok penerima prioritas.
“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” kata Andy.
Andy juga mengungkap persoalan data yang turut memengaruhi ketepatan penyaluran bansos. Ia menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya hanya mencakup sekitar 43 persen populasi.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi warga yang membutuhkan bantuan tetapi belum masuk dalam data. Situasi itu kemudian memunculkan potensi exclusion error, yakni ketika warga yang membutuhkan justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” ujarnya.
Pemerintah kemudian mengintegrasikan berbagai sumber data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejak pemerintah menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran bansos pada Triwulan II 2025, lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 mulai menerima bantuan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menjelaskan pemerintah memperbarui data penerima bansos setiap triwulan. Kemensos menjalankan proses tersebut melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BPS.
“Sejak tahun 2025 setiap triwulan penyaluran ada perbaikan-perbaikan data penerima bansos, baik itu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Selasa (8/9).
Andy mengatakan pemerintah menata sasaran bansos secara bertahap agar perubahan tidak menimbulkan dampak mendadak bagi masyarakat. Pemerintah mulai mengarahkan penerima PKH dan Program Sembako pada desil 1-4 pada Triwulan III 2026.
“Kita tidak bisa langsung memindahkan semuanya sekaligus. Masyarakat tidak boleh mengalami shock sebesar itu. Maka pemerintah melakukannya secara bertahap,” katanya.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan desil sebagai peringkat relatif kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, desil tidak menjadi kategori permanen bagi seseorang atau keluarga.
“Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed. Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” kata Setia.
BPS memperkirakan pengeluaran per kapita melalui sejumlah karakteristik rumah tangga, seperti kondisi rumah, komposisi keluarga, akses fasilitas dasar, dan kepemilikan aset. BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) serta terus menyempurnakan model melalui metode statistik dan machine learning.
Setia mengakui setiap model statistik memiliki peluang kesalahan. Karena itu, kualitas dan kemutakhiran data menjadi faktor penting dalam meningkatkan akurasi pemeringkatan.
“Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
Founder Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kesalahan data karena persoalan tersebut dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap bansos.
“Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.
Media mendorong pemerintah memperkuat upaya mengurangi exclusion error agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan. Ia juga meminta pemerintah mengembangkan metode yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.
“Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.
Andy merespons kritik tersebut dengan menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan. Ia mengakui DTSEN masih memiliki kelemahan dan membutuhkan perbaikan secara berkelanjutan.
“Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke. Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” kata Andy.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengoreksi data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual. Andy mencontohkan Sri Dwi Riyati, warga Bogor, yang semula tercatat pada desil di atas 4 sehingga tidak memenuhi syarat penerima bansos.
Sri kemudian mengajukan sanggah dan memperbarui datanya. Setelah proses tersebut, statusnya berubah menjadi berpotensi memenuhi syarat.
Untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mengajak masyarakat membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan tetapi mengalami kendala saat mendaftar.
Pemerintah juga melibatkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat menghadapi kendala pendaftaran dan pemutakhiran data.
Gus Ipul mengajak masyarakat ikut memastikan warga di sekitar mereka yang membutuhkan dapat masuk dalam sistem perlindungan sosial. Menurutnya, masih banyak warga yang menghadapi kesulitan ekonomi tetapi belum masuk dalam sistem data.
Andy memastikan pemerintah akan merespons setiap temuan ketidaksesuaian di lapangan. Kemensos juga terus menindaklanjuti berbagai masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran DTSEN.
“Kalau ada hal-hal yang error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan kita respons dan langsung kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori Prita Laura itu melibatkan sekitar 150 peserta dari Forum Masyarakat Statistik (FMS), International Statistical Institute (ISI), Celios, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), peneliti Center of Macroeconomics and Finance, akademisi, serta pemerhati statistik.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, dan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi turut mengikuti forum tersebut.
Pemerintah terus memperbaiki DTSEN dan memperbarui data bansos secara berkala. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Kemensos meningkatkan ketepatan sasaran agar bantuan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (***)